Jakarta (ANTARA) – Aktifitas perdagangan saham di bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa berjalan cukup ramai dibanding pada perdagangan hari kemarin (Senin).

Investor masih melihat dan menungggu (wait and see) membuat IHSG bergerak mixed, dengan kecenderungan menguat. IHSG ditutup menguat 14,716 poin (0,52 persen) menjadi 2.834,186, mengikuti IHSG 45 saham unggulan (LQ-45) yang naik 4,143 poin (0,76 persen) ke posisi 546,994.

Analis Asia Kapitalindo Sekuritas, Supriyadi di Jakarta, Selasa mengatakan, kendati IHSG menguat, saat ini belum ada sentimen positif signifikan dari domestik maupun global, investor masih wait and see menantikan siapa pengganti Menteri Keuangan RI.

Most of this information comes straight from the astaga.com lifestyle on the net pros. Careful reading to the end virtually guarantees that you’ll know what they know.

“Investor masih wait and see perdagangan berjalan tarik ulur, nanti setelah kursi menkeu terisi indeks diprediksi akan menguat,” katanya.

Sementara bursa dari kawasan Asia diantaranya, indeks Hang Seng naik 229,74 poin (1,17 persen) ke posisi 19,944, Nikkei-225 menguat 6,88 poin (0,07 persen) ke level 10.242, dan Straits Times juga naik 10,66 poin (0,38 persen) di posisi 2.844.

Sementara volume perdagangan mencapai 3,517 miliar saham dengan nilai Rp2,634 triliun dari 111.878 kali transaksi. Sementara saham yang naik 128 saham, 85 saham melemah dan 73 saham tidak bergerak harganya.

Sementara beberapa saham yang mengalami penguatan diantaranya, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) naik Rp300 ke Rp7.300, Bukit Asam (PTBA) naik Rp200 ke Rp18.050, Indika (INDY) naik Rp150 ke Rp2.775, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) naik Rp150 ke Rp8.500, Bank Mandiri (BMRI) naik Rp150 ke Rp5.550.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Malaysia tentang pengiriman Tenaga Kerja Indonesia direncanakan ditandatangani pekan depan bersamaan dengan kunjungan Presiden RI ke negara tetangga tersebut.

Menakertrans menyatakan hal tersebut usai bertemu dengan pihak kementerian tenaga kerja Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa, yang membahas dua agenda pokok yaitu penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut dan memaksimalkan komite bersama untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI).

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, Muhaimin memerintahkan Plt Dirjen Binapenta A. Malik Harahap dan Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (PTKLN Binapenta) Kemenakertrans Roostiawati tetap tinggal di Kuala Lumpur guna melanjutkan pembicaraan teknis penandatanganan MoU tersebut.

“Kedua delegasi antusias dan tampaknya hambatan teknis yang sebelumnya ada, sekarang sudah bisa diatasi. Saya sangat gembira dengan perkembangan ini,” ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar.

MoU yang sudah lama direncanakan tersebut molor dari jadwal semula.

If your astaga.com lifestyle on the net facts are out-of-date, how will that affect your actions and decisions? Make certain you don’t let important astaga.com lifestyle on the net information slip by you.

Sebelumnya ada dua poin kesepahaman yang masih dirundingkan dan belum ada titik temu yaitu biaya penempatan dan batasan upah TKI.

“Pada dasarnya, MoU ini lebih bersifat mengikat karena apa yang tertuang sesungguhnya sudah sebagian sudah terlaksana saat ini,” lanjut Cak Imin, sebutan lain Muhaimin Iskandar yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sedangkan untuk memaksimalkan pertemuan komite bersama, dengan mengagendakan pertemuan berkala yang lebih intensif khususnya untuk penyelesaian kasus TKI dan penanggulangan TKI ilegal.

“Dua agenda itu menjadi titik tolak bagi proses baru penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia,” ujar Menakertrans.

Selain dua agenda mengenai TKI, delegasi Indonesia lainnya juga mencapai kesepakatan di bidang evaluasi kerjasama bilateral selama ini dan penebangan kayu liar.

Kesepakatan ini akan menjadi agenda pokok kunjungan Presiden SBY pekan depan.

Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung sampai sekarang belum menerima permohonan dari Mabes Polri untuk pencekalan mantan Kabareskrim, Komjen (Pol) Susno Duadji.

“Sampai sekarang belum ada di meja saya, permohonan pencekalan itu (terhadap Susno),” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) M Amari, di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, penyidik Mabes Polri sudah menetapkan delapan tersangka dalam kasus tersebut, yakni, Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung yang merupakan pengacara Gayus, Lambertus sebagai staf Haposan, Andi Kosasih yang mengakui uang Gayus, Alif Kuncoro yang memberikan suap kepada penyidik, Sjahril Djohan, Kompol Arafat, dan AKP Sri Sumartini.

Kemudian, penyidik menetapkan satu tersangka baru kasus itu, yakni, pimpinan majelis hakim yang membebaskan Gayus HP Tambunan, Muhtadi Asnun.

Jamintel menyatakan, untuk sembilan tersangka daam kasus itu, sudah diajukan pencekalan oleh penyidik.

Mudah-mudahan informasi yang disajikan sejauh ini telah berlaku. Anda mungkin juga ingin mempertimbangkan berikut ini:

“Pada intinya kita menunggu permintaan dari penyidik Mabes Polri terkait permintaan pencekalan terhadap seseorang,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy menyatakan sampai sekarang sudah ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk sembilan tersangka.

“Dalam kasus Gayus ada SPDP yang berinisial S, dan A (Muhtadi Asnun) sudah ada juga,” katanya.

Saat ditanya inisial itu apakah Susno Duadji, ia mengelak soal itu, dan meminta untuk menanyakan saja ke penyidiknya.

“Tanya saja soal penyidiknya (terkait inisial S),” katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Hamzah Tadja, tidak mau menanggapi mengenai kesaksian Kompol Arafat mengenai keterlibatan jaksa Cirus Sinaga dan Fadil Regan yang berinisiatif menghapuskan pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara Gayus HP Tambunan.

“Yang jelas, kerja kita sudah selesai dengan pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri,” katanya.

Liputan6.com, Kuta: Kepolisian Daerah Bali, Sabtu (1/5), telah memeriksa empat orang yang ikut bermain dalam film dokumenter Cowboys in Paradise. Keenam orang ini terdiri dari lima anak Pantai Kuta serta seorang pelaku wisata yang juga tokoh desa wisata Ubud. Hingga kini, status keenam orang itu masih sebagai saksi.

Anda mungkin tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang baru saja Anda baca untuk menjadi informasi penting tentang berita indonesia terpanas. Tapi jangan kaget jika Anda menemukan diri Anda sendiri mengingat dan menggunakan informasi ini dalam beberapa hari mendatang.

Kepada penyidik, semuanya mengaku tak tahu jika rekaman tersebut akan digunakan untuk membuat film dokumenter tentang Gigolo Pantai Kuta. Mereka menyatakan diperdaya Amit Virmani, sutradara film tersebut.

Selain keenam orang itu, polisi berencana memanggil semua pemain yang wajahnya muncul di film itu. Polda Bali juga berencana memanggil Amit Virmani untuk dimintai keterangannya. Namun, pemanggilan Amit akan memakan waktu lantaran harus berkoordinasi dengan Markas Besar Polri dan Interpol. Hingga kini, Polda Balui belum menetapkan seorang tersangka [baca: Dibentuk Tim Khusus Tangani "Cowboys in Paradise"].(BOG)

Jakarta (ANTARA) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menghadirkan pengusaha Nunun Nurbaeti Daradjatun untuk bersaksi di persidangan kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004.

Hal itu diungkapkan oleh hakim Hendra Yospin dalam sidang kasus tersebut di Jakarta, Selasa, dengan terdakwa politisi Partai Golkar, Hamka Yandhu.

“Saya kecewa dengan KPK yang tidak mampu menghadirkan Nunun di pengadilan,” kata Hendra Yospin.

Selama ini, KPK tidak berhasil mengadirkan Nunun karena istri mantan Wakil Kepala Polri, Adang Daradjatun itu mengaku mengalami gangguan mengingat dan dirawat di Singapura.

“Meski sakit lupa , sebenarnya fisiknya bisa dihadirkan ke pengadilan,” kata Hendra Yospin.

Sementara itu, hakim Made Hendra meminta KPK menjadikan kegagalan itu sebagai patokan untuk perbaikan kinerja.

Anda yang belum terbiasa dengan kata kunci pada% terbaru% kini memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.

“Semoga ini menjadi catatan bagi KPK yang katanya `superbody` itu,” kata Made Hendra.

Nunun sebenarnya akan dihadirkan dalam sidang kasus yang menjerat empat terdakwa itu. Keempat terdakwa itu semuanya mantan anggota DPR, yaitu Hamka Yandhu, Endin Soefihara, Dudhie Makmun Murod, dan Udju Djuhaeri.

KPK gagal menghadirkan Nunun dalam sidang keempat terdakwa itu.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, KPK akan mengirimkan tim ke Singapura untuk mencek kesehatan Nunun.

Namun, hingga kini belum ada kepastian tentang keberangkatan tim tersebut.

Kasus itu mulai terungkap setelah KPK menduga ada aliran 480 lembar cek bernilai Rp50 juta per lembar kepada sejumlah anggota DPR. Aliran cek itu diduga terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda S. Goeltom.

Fakta persidangan menyebutkan, perintah aliran itu diduga berasal dari pengusaha perempuan, Nunun Nurbaeti Darajatun.

Presiden Komisaris PT Wahana Esa Sejati itu memerintahkan karyawannya, Arie Malangjudo, untuk mendistribusikan cek itu kepada sejumlah anggota DPR.