Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian MS Hidayat yang baru saja melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia meminta Ketua Umum yang baru untuk mendorong disahkannya Undang-undang pembebasan lahan agar proyek infrastruktur bisa terlaksana.

“Kita minta sejak tahun lalu dan karena terbukti proyek infrastruktur terhambat karena lahan, maka harus diajukan lagi. Draft pembebasan lahan untuk kepentingan publik sudah ada, tahun ini harus disahkan,” ujarnya usai rapat pleno pemilihan Ketua Umum Antara Waktu di Jakarta, Senin.

Selama ini, tidak semua usulan Kadin diadopsi oleh pemerintah, oleh karena itu, Hidayat mengatakan sudah menjadi tugas Ketua Umum baru untuk mendesak hal itu disahkan.

Menurut dia, adanya kepastian hukum terkait pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur publik sangatlah penting. “Itu mutlak perlu ada Undang-undang,” ujarnya.

“Itu tugas Adi (Ketua Umum Antar Waktu) untuk mendorong pemerintah mengadopsinya. Tapi mungkin tidak bisa dilakukan dalam tiga bulan ini karena fokusnya adalah penyelenggaraan musyawarah nasional,” katanya.

I trust that what you’ve read so far has been informative. The following section should go a long way toward clearing up any uncertainty that may remain.

Ia mencontohkan pembangunan jalan tol, infrastruktur irigasi, serta bandar udara harus menggunakan Undang-undang pembebasan lahan agar dapat berjalan lancar dan adil.

“Lahannya harus bisa dikuasai dengan seadil-adilnya, harus dicari cara dan sistem untuk memberik ganti rugi pada masyarakat yang lahannya terkena proyek itu,” jelasnya.

Ketua Umum Antar Waktu Kadin Indonesia, Adi Putra Tahir yang baru terpilih secara aklamasi mengharapkan Kadin di bawah Ketum yang baru nantinya bisa lebih independen.

Selama tiga bulan kedepan ini, ia akan fokus mempersiapkan musyawarah nasional yang akan menggelar pemilihan ketua umum Kadin yang baru sebelum 25 Agustus 2010.

Sementara itu, lanjut dia, Kadin akan mendorong terus berjalannya reformasi pajak dan mengawal pelaksanaan ASEAN-China FTA dan pengamanan pasar dalam negeri.

“Kami juga mempersiapkan diri menghadapi blok ekonomi dunia yang ada, dan dalam waktu dekat mempersiapkan diri untuk kedatangan Obama dan Perdana Menteri China,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dua nama pejabat eselon II Kejaksaan sudah siap dikirimkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka adalah calon yang diajukan Kejaksaan untuk menggantikan Darmono untuk duduk di Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Saya percaya bahwa apa yang telah Anda baca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membereskan segala ketidakpastian yang mungkin tetap.

Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan itu saat ditanya wartawan tentang rencana penarikan dirinya dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. “Sudah siap, tinggal ditandatangani Jaksa Agung. Sekarang kan Jaksa Agung sedang tidak ada di tempat,” kata Darmono, Jumat ( 21/5 ).

Setelah nama-nama itu diajukan, selanjutnya Presiden yang memiliki wewenang untuk memilih pengganti Darmono. Akan tetapi, tambah Darmono, Presiden juga masih bisa menolak permintaan penggantian itu. “Ya, bisa saja tidak diganti. Tapi, nanti kita lihatlah,” ujar Darmono.

Darmono memiliki sejumlah jabatan di institusi kejaksaan maupun di luar kejaksaan. Ia menjabat Wakil Jaksa Agung. Selain itu, juga duduk sebagai anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum serta Ketua Tim Pencari Tersangka dan Terpidana Korupsi. (IDR)

Liputan6.com, Jakarta: Lima berkas perkara tersangka kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Saat ini statusnya masih diteliti dan hasilnya akan diumumkan paling lambat pekan depan. Demikian penjelasan yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejakasaan Agung Didiek Darmanto di Jakarta, Rabu (18/5).

Benar-benar ide yang baik untuk menggali lebih dalam subjek dari berita indonesia terpanas. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan rasa percaya diri yang Anda butuhkan untuk usaha ke daerah baru.

Selain Gayus, berkas perkara tersangka lain juga dilimpahkan. Yakni berkas milik tersangka Haposan Hutagalung, Pengacara Gayus yaitu Lambertus, Sri Sumartini, dan Komisaris Polisi Arafat Enanie.

Jika ketua majelis hakim dalam perkara Gayus, Muhtadi Asnun ditetapkan sebagai tersangka, tidak demikian dengan tim jaksa. Jaksa Cyrus Sinaga yang menjadi koordinator jaksa peneliti dalam kasus Gayus Tambunan bersama jaksa lain masih berstatus saksi [baca: Cirus Sinaga Diperiksa di Mabes Polri].(AIS)

JAKARTA - Rezky Aditya tengah menghadapi gugatan MD Entertainment senilai Rp21 miliar karena dianggap melanggar kontrak eksklusif. Beredar kabar, Rezky santai dengan gugatan itu. Dia malah asyik syuting dengan PH (production house) lain, yakni Sinemart.

Rezky yang ditemui di City Walk Sudirman, Jakarta, Selasa (11/5/2010), tak mengiyakan, juga tak membantah kabar ini.

“Enggak mau komentar yang enggak-enggak dan memperkeruh situasi. Lebih baik menjalani persidangan saja,” kata Rezky.

Rezky terkesan santai dalam menghadapi perkara hukum dengan MD. Bintang sinetron ini memang tipe orang yang santai dalam menghadapi segala sesuatu.

Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda telah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.

“Aku ini sebenarnya mengikuti kata hati dan kalau aku terlihat santai semuanya akan terjadi, sudah ada jalannya dan sudah ada tulisannya sama Allah. Jadi aku pasrah saja. Justru apa yang aku lakukan, aku menjalani aku sudah pikirkan baik-baik. Pasti semua ada jalannya. Lebih enak jalani dengan santai. Dengan dibawa pusing atau santai, pasti hasilnya bakal sama. Walaupun santai, aku juga mikirin kok,” jelasnya.

Selama sidang kasus dengan MD digelar, tak sekalipun aktor yang digosipkan pacaran dengan Agnes Monica ini datang. Dia janji, bila memang diwajibkan, pasti datang.

“Kalau aku diundang dan diharuskan datang, aku akan datang. Selama ini enggak datang bukan menghindar atau apa, tapi memang ini hukum perdata yang bisa diwakili pengacara. Aku komunikasi dengan MD lawyer by lawyer saja,” imbuhnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, kuasa hukum Rezky, Ana Sofa Yuking, menyatakan masih menunggu itikad baik dari MD untuk memberikan jalan keluar terbaik dari masalah ini.

“Gugatan dilayangkan MD terhadap Rezky, 11 Maret 2010. Isi gugatannya, Rezky digugat sebesar Rp 21 miliar karena melanggar kontrak, serta harus menyelesaikan sisa episode. Tapi belum ada jawaban dari MD entertainment agar semuanya berakhir dengan indah,” ujar Ana. (ang)

Pontianak (ANTARA) – Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dalam memperingati hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei mengajak jurnalis di tanah air untuk memantau pelaksanaan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang tersebut resmi berlaku pada 1 Mei 2010, sehingga masyarakat berhak memperoleh informasi publik dari badan publik, kata Ketua Umum AJI Indonesia, Nezar Patria, dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Pontianak, Senin.

Ia mengatakan, badan publik tersebut meliputi pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi menyelenggarakan negara dan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Dengan berlakunya UU itu sejak 30 April maka badan publik tidak boleh lagi menolak warga negara yang mencari informasi publik,” kata Nezar Patria.

Menurut ia, undang-undang tersebut sangat penting bagi demokratisasi dan pemberantasan korupsi. Bagi jurnalis UU KIP memiliki arti khusus karena memberikan jaminan hukum dalam mencari informasi.

Selama ini jaminan jurnalis untuk memperoleh informasi hanya dilindungi UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, tapi kini ditambah lagi dengan UU KIP.

Nezar menambahkan, agar UU KIP tidak hanya menjadi “macan kertas”, jurnalis harus mendorong agar UU tersebut benar-benar dilaksanakan oleh semua badan publik, baik di pusat maupun di daerah.

Untuk itu perlu ada upaya pemantauan oleh jurnalis di wilayah masing-masing guna memastikan setiap badan publik memberikan informasi publik kepada warga negara dan terutama jurnalis.

Sebagian besar informasi ini datang langsung dari kata kunci%% pro. Hati-hati membaca sampai akhir benar-benar menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.

Ketua Umum AJI Indonesia itu menyatakan, guna menjamin akses terhadap informasi publik, pihaknya akan mencatat setiap pelanggaran badan publik yang menolak permohonan informasi publik baik oleh jurnalis maupun warga negara lain.

“Penolakan itu akan kami lanjuti dengan upaya mendesak badan publik yang bersangkutan, kalau perlu melalui jalur hukum,” katanya.

Selain itu, AJI Indonesia juga mengajak agar jurnalis memanfaatkan sebaik-baiknya undang-undang tersebut. Keterbukaan informasi harus pula dapat meningkatkan kualitas jurnalisme Indonesia. Kalau dahulu para pejabat negara sering menolak permintaan jurnalis atas informasi publik dengan alasan “rahasia negara” sekarang bukan saatnya lagi.

“Sekarang informasi publik harus terbuka terhadap publik selama tidak dikecualikan,” katanya.

Bagi jurnalis yang mendapat penolakan saat mengakses informasi publik AJI Indonesia menyarankan agar menempuh langkah-langkah hukum. Langkah tersebut antara lain komplain melalui Komisi Informasi Daerah maupun Pusat.

Penolakan permohonan informasi publik juga dapat diperkarakan di pengadilan.

Menanggapi ajakan AJI Indonesia agar jurnalis memantau pelaksanaan UU KIP, seorang wartawan di Pontianak Aries Munandar, menyatakan kesediaannya. “Saya belum begitu memahami undang-undang itu, tetapi jika ada ajakan tersebut, siap saja,” kata koresponden media nasional itu.

Aries menyatakan yang selama ini sering terdengar mengenai ancaman sanksi atau hukuman kepada wartawan atau media yang menyiarkan pemberitaan menyangkut kerahasiaan negara. “Tetapi mengenai masyarakat berhak memperoleh informasi dari badan publik, kurang mengemuka,” katanya.

Aries juga mengaku lupa dengan adanya hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei. “Saya sempat diberitahu seorang teman yang bukan wartawan mengenai adanya hari itu, tetapi gaungnya memang tidak sekuat May Day (Hari Buruh Sedunia),” katanya.

Bahkan, menurut ia Hari Kebebasan Pers Sedunia masih kalah saing dengan Hari Pers tanggal 9 Februari yang masih diperdebatkan banyak wartawan karena tidak mewakili organisasi pers lainnya, kecuali Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).