Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengambil keputusan kelanjutan proyek pengembangan gas Senoro senilai 3,7 miliar dolar AS di Sulawesi Tengah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Ahmad Farial, dan dua Anggota Komisi VII DPR yakni Sutan Bhatoegana dan M Romahurmuziy di Jakarta, Minggu.

Ahmad Farial mengatakan, seharusnya proyek Senoro cukup diputuskan Menko Perekonomian sebagai penanggung jawab tertinggi permasalahan ekonomi atau bisa pula Menteri ESDM.

“Sebagai pembantu Presiden, menteri harus berani mengambil keputusan. Presiden cukup dilaporkan saja,” katanya.

Sebelumnya, berbagai kalangan mulai Anggota DPR, Anggota DPD, pengamat, dan masyarakat Sulteng menghendaki Presiden segera mengambil alih keputusan Senoro.

Hal itu karena Wapres melalui juru bicaranya, Yopie Hidayat, mengatakan, selaku Wapres, Boediono tidak memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan.

Wapres, kata Yopie, kala itu, sedang mempertimbangkan apakah permasalahan Senoro akan diputuskan secara bersama dalam sidang kabinet atau cukup oleh Menteri ESDM.

Namun, Hatta Rajasa pada 12 Mei lalu mengatakan, keputusan Senoro tidak perlu melalui Presiden, tapi cukup Wapres Boediono.

Menurut Farial, kalau saling lempar tanggung jawab, akhirnya isu Senoro akan digiring ke ranah politik dan menjadi tidak sehat.

“Kalau menteri tidak berani mengambil keputusan, buat apa menjadi pembantu Presiden,” ujarnya.

Sedang, Romahurmuziy mengatakan, persoalan Senoro merupakan contoh ketiadaan kepemimpinan di bidang ekonomi yang dikomandani Menko Perekonomian.

“Persoalan ini akan direspon negatif oleh pasar,” katanya.

The best time to learn about astaga.com lifestyle on the net is before you’re in the thick of things. Wise readers will keep reading to earn some valuable astaga.com lifestyle on the net experience while it’s still free.

Ia mencontohkan, proyek serupa di Blok Masela, Laut Timor yang tidak mengalami kendala berarti dalam proses pengambilan keputusannya.

“Kenapa Senoro tidak bisa,” ujarnya.

Sutan Bhatoegana mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan siapa pengambil keputusan Senoro.

“Komisi VII DPR akan mendukung percepatan realisasi proyek Senoro,” katanya.

Menurut dia, seharusnya baik Wapres maupun Menko Perekonomian bisa mengambil peran dalam menentukan nasib proyek Senoro, mengingat sudah terdapat sinyal positif dari Presiden.

“Apa lagi yang ditunggu,” katanya.

Ia juga menambahkan, jika diberi kewenangan, maka Hatta akan cepat mengambil keputusan, karena sebelumnya sudah merekomendasikan upaya percepatan proyek Senoro ke Wapres.

Cukup Menteri ESDM

Sementara itu, pengamat migas, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, keputusan proyek Senoro cukup diambil Menteri ESDM.

Presiden atau Wapres, menurut dia, bisa memberi rekomendasi agar Menteri ESDM segera memutuskan proyek Senoro.

“Memang dalam kasus Senoro ini tidak diperlukan keputusan Presiden atau Wapres. Secara formal, hanya perlu keputusan Menteri ESDM,” kata Direktur ReforMiner Institute itu.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam suratnya No S-36/M.EKON/03/2010 kepada Wapres Boediono tertanggal 8 Maret 2010 menyatakan, pihaknya setuju dengan usulan Menteri ESDM Darwin Saleh, yakni pengembangan gas Senoro menggunakan opsi kombinasi ekspor dan domestik yakni buat pupuk dan PLN.

Opsi tersebut, lanjut Hatta, dalam suratnya, sudah didukung hasil kajian independen Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB).

Dalam kajiannya, LAPI ITB menyarankan, gas Senoro dikembangkan dengan skenario ekspor LNG sebesar 335 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan pemakaian dalam negeri bagi PT Pusri 60 MMSCFD dan PT PLN 30 MMSCFD.

Jakarta (ANTARA) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menghadirkan pengusaha Nunun Nurbaeti Daradjatun untuk bersaksi di persidangan kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004.

Hal itu diungkapkan oleh hakim Hendra Yospin dalam sidang kasus tersebut di Jakarta, Selasa, dengan terdakwa politisi Partai Golkar, Hamka Yandhu.

“Saya kecewa dengan KPK yang tidak mampu menghadirkan Nunun di pengadilan,” kata Hendra Yospin.

Selama ini, KPK tidak berhasil mengadirkan Nunun karena istri mantan Wakil Kepala Polri, Adang Daradjatun itu mengaku mengalami gangguan mengingat dan dirawat di Singapura.

“Meski sakit lupa , sebenarnya fisiknya bisa dihadirkan ke pengadilan,” kata Hendra Yospin.

Sementara itu, hakim Made Hendra meminta KPK menjadikan kegagalan itu sebagai patokan untuk perbaikan kinerja.

Anda yang belum terbiasa dengan kata kunci pada% terbaru% kini memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.

“Semoga ini menjadi catatan bagi KPK yang katanya `superbody` itu,” kata Made Hendra.

Nunun sebenarnya akan dihadirkan dalam sidang kasus yang menjerat empat terdakwa itu. Keempat terdakwa itu semuanya mantan anggota DPR, yaitu Hamka Yandhu, Endin Soefihara, Dudhie Makmun Murod, dan Udju Djuhaeri.

KPK gagal menghadirkan Nunun dalam sidang keempat terdakwa itu.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, KPK akan mengirimkan tim ke Singapura untuk mencek kesehatan Nunun.

Namun, hingga kini belum ada kepastian tentang keberangkatan tim tersebut.

Kasus itu mulai terungkap setelah KPK menduga ada aliran 480 lembar cek bernilai Rp50 juta per lembar kepada sejumlah anggota DPR. Aliran cek itu diduga terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda S. Goeltom.

Fakta persidangan menyebutkan, perintah aliran itu diduga berasal dari pengusaha perempuan, Nunun Nurbaeti Darajatun.

Presiden Komisaris PT Wahana Esa Sejati itu memerintahkan karyawannya, Arie Malangjudo, untuk mendistribusikan cek itu kepada sejumlah anggota DPR.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden, Boediono, tidak mau gegabah dan terburu-buru dalam mengambil keputusan blok gas Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Wapres tetap memperhatikan dan berupaya menyelesaikan masalah keputusan blok gas itu. Tapi tidak mau terburu-buru dan gegabah,” kata Juru bicara Wapres Yopie Hidayat, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Senin.

Menurutnya, Wapres selama ini telah dan terus minta tambahan informasi dan data serta cetak biru mengenai kebutuhan dan produksi gas nasional, serta kondisi blok gas tersebut.

Tapi dari data yang selama ini diperoleh Wapres, katanya, belum memungkinkan diambil keputusan apakah akan seluruhnya untuk produksi dalam negeri, seluruhnya untuk ekspor atau pembagian produksi untuk lokal atau ekspor.

Knowledge can give you a real advantage. To make sure you’re fully informed about astaga.com lifestyle on the net, keep reading.

Diakuinya, selama ini sudah banyak pihak yang bertemu dan berbicara dengan Wapres yang masing-masing memberikan masukan soal produksi gas Donggi-Senoro.

“Ada pabrik pupuk, ada PLN yang telah bertemu dengan Wapres untuk membicarakan soal kebutuhan gas. Itu semua menjadi bahan masukan bagi Wapres untuk ambil keputusan,” kata Yopie.

Wapres menilai bahwa data yang disampaikan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Pertamina belum cukup untuk mengambil keputusan soal blok gas tersebut.

“Diharapkan pada akhir bulan ini data-data yang diminta sudah bisa terkumpul dan lengkap, sehingga Wapres bisa ambil keputusan soal blok migas Donggi-Senoro,” katanya.

Diakuinya, Wapres sangat hati-hati dalam mengambil keputusan blok migas tersebut karena dirinya tidak mau sampai keliru dalam mengambil keputusan.

“Wapres mau memperoleh informasi yang betul dan lengkap sehingga bisa ambil keputusan dengan mantap,” tambahnya.

Jakarta (ANTARA) – Pesawat Airbus 330 Cathay Pacific yang terbang dari Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, Selasa, mendarat darurat di Bandar Udara Internasional Hong Kong.

Dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13.43 waktu Hong Kong itu, delapan dari 309 orang penumpang pesawat bernomor penerbangan CX780 itu terluka, demikian penjelasan Cathay Pacific.

Dalam siaran persnya yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Selasa malam, maskapai penerbangan itu mengatakan, para penumpang yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit setempat dengan ditemani staf Cathay Pacific. Namun tidak dijelaskan kewarganegaraan penumpang yang terluka.

Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda telah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.

Juru bicara Cathay Pacific mengatakan, saat hendak mendarat di Bandara Internasional Hong Kong, mesin sebelah kiri pesawat mati sedangkan mesin lainnya tetap berfungsi.

Selama pendaratan, empat roda sebelah kiri pesawat A330 yang dipakai Cathay Pacific sejak 1998 ini “mengempis”. Dua dari empat roda sebelah kanannya juga “mengempis”, katanya.

Pengempisan ban-ban A330 itu merupakan hal normal karena didesain demikian sehingga ban pesawat tidak meledak saat pilot melakukan pengereman kuat dalam pendaratan, katanya.

Kasus ini tengah diselidiki otoritas penerbangan sipil setempat.

Jakarta (ANTARA) – Tiga tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa malam, menggeledah sejumlah tempat terkait dugaan suap yang melibatkan hakim IB (Ibrahim) dan pengacara Adner Sirait (AS).

“Malam ini tim KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Selasa malam.

Johan mengatakan, tiga tim KPK itu melakukan penggeledahan di beberapa tempat.

Satu tim menggeledah kantor Adner di Jalan R. Soeprapto, Cempaka Mas, Jakarta.

Tim lainnya menggeledah kantor sebuah perusahaan di Cibubur, Jakarta Timur. Sedangkan tim lainnya mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta Pusat.

Johan tidak menjelaskan secara rinci target penggeledahan tersebut.

“Yang jelas yang digeledah adalah tempat yang diduga ada barang bukti,” kata Johan.

Berdasar pantauan ANTARA, belasan mobil KPK dikerahkan ke beberapa lokasi tersebut.

Sejumlah petugas KPK menaiki mobil tersebut sekira pukul 23.45 WIB tanpa memberikan keterangan sedikitpun.

Adner Sirait juga ada ikut dalam rombongan penggeledahan dengan pengawalan ketat petugas KPK.

Dia menghindar dari pertanyaan wartawan dengan berusaha menutup mukanya.

Sesaat sebelum diminta menyaksikan penggeledahan, Adner dibesuk oleh keluarganya di ruang pemeriksaan KPK.

Istri Adner menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Dia justru menutup kepalanya dengan jaket.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan seorang hakim, Ibrahim dan seorang pengacara Adner Sirait sebagai tersangka kasus dugaan suap.

“Setelah menjalani pemeriksaan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Ib diduga menerima suap sebesar Rp300 juta dari Adner terkait kasus yang bergulir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta.

How can you put a limit on learning more? The next section may contain that one little bit of wisdom that changes everything.

KPK menjerat IB dengan pasal 6 ayat (2) dan atau pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Adner dijerat pasal 6 ayat (1) dan atau pasal 15 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Johan menjelaskan, keduanya akan ditahan untuk mempermudah proses penyidikan.

Sebelumnya diberitakan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ib yang diduga menerima suap Rp300 juta dari seorang pengacara berinisial Adner Sirait (AS).

Johan menjelaskan, keduanya ditangkap ketika mengendarai mobil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta.

Tim KPK membuntuti keduanya sejak keduanya berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Cikini, Jakarta Pusat.

Ketika keduanya tiba di kawasan Cempaka Putih, IB dan AS keluar dari mobil masing-masing dan terjadi penyerahan plastik.

“Sesaat setelah itu, keduanya ditangkap,” kata Johan.

Setelah diperiksa, plastik itu berisi dua kertas berwarna coklat. Kedua kertas itu berisi uang sebanyak Rp300 juta.

Johan menjelaskan, suap itu diduga terkait penanganan kasus yang ditangani oleh pengacara Adner.

“Suap diduga supaya kasus yang ditangani AS menang,” kata Johan.

Johan tidak bersedia menjelaskan perkara tersebut secata rinci.

Sumber informasi menyebutkan, suap itu terkait kasus pertanahan.

Kasus itu diduga melibatkan PT Sabar Ganda. Pemprov DKI Jakarta melalui Pemkot DKI Jakarta Barat menuding PT Sabar Ganda telah melakukan berbagai macam pelanggaran hukum, antara lain pengurukkan tanah di sebuah lahan tanpa izin Pemkot Jakarta Barat, membangun pagar tanpa Izin Mendirikan Bangunan.

Perusahaan itu juga dituding tidak memiliki Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan juga Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi atau Lahan (SP3L).

Rencananya, lahan seluas sepuluh hektar yang terletak di Kecamatan Cengkareng tersebut akan dijadikan aset Pemprov DKI Jakarta yang diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Sengketa berlanjut pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara antara PT Sabar Ganda melawan Kepala Pertanahan Jakarta Barat.

Adner diduga menyerahkan uang kepada Ibrahim, salah satu hakim yang menangani perkara itu, untuk memenangkan kasus yang dia bela.