syscomnet

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta PT PLN (Persero) menunda penerapan tarif baru bagi pelanggan 6.600  volt ampere ke atas, hingga mendapat persetujuan DPR.

“Kami minta ditunda sampai konsultasi dengan DPR selesai. Ini kan mereka terapkan begitu saja tanpa konsultasi dengan kita,” kata anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha saat dihubungi detikFinance, Minggu (14/2/2010).

Satya menyatakan sebenarnya pihaknya tidak melarang PLN memberlakukan tarif baru untuk pengguna 6.600 VA  tersebut asalkan melalui konsultasi dengan DPR dan melalui mekanisme yang benar. Menurut dia, menetapkan tarif listrik adalah kewenangan ada di tangan pemerintah, bukan di PLN dan itupun harus melalui konsultasi dengan DPR.

“Jadi tidak bisa dengan menggunakan Surat Keputusan Direksi, tapi harus melalui Surat Keputusan Menteri,” kata anggota Fraksi Golkar ini.

Hopefully the information presented so far has been applicable. You might also want to consider the following:

Dihubungi terpisah, anggota Komisi VII lainnya dari Fraksi Demokrat, Soetan Bhatoegana  juga setuju kalau penerapan tarif baru ini ditunda karena pemberlakuannya tidak sesuai prosedur dan melanggar UU Ketenagalistrikan.

“Soal tarif listrik, PLN harus ijin ke pemerintah, nanti pemerintah konsultasi ke kita. Kan di UU jelas, kalau masalah tarif itu atas seijin pemerintah dan DPR,” tambahnya.

Seperti diketahui, PT PLN Persero telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direksi  mengenai ketentuan penghematan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan mulai daya 6.600 Volt Ampere (VA) ke atas. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Januari lalu.

Kebijakan ini juga sempat menuai protes sejumlah anggota Komisi VII DPR dalam rapat dengar pendapat dengan PLN pekan lalu. Pasalnya dalam menetapkan tarif baru tersebut, BUMN listrik itu tidak berkonsultasi dengan DPR.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan sudah meminta maaf karena tidak melakukan konsultasi dengan DPR terkait terbitnya SK tersebut. Namun menurut Dahlan, terbitnya SK tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan ada dan logis untuk dilakukan.

“Ketika saya harus menandatangani SK ini sudah sangat logis dan menurut pendapat saya sudah cocok dengan aturan-aturan yang ada. Saya minta maaf untuk ini dan segala risiko akan saya tanggung kalau saya bersalah,” ungkap Dahlan.

PT Pertamina (Persero) telah mengajukan surat keberatan kepada Kementerian Keuangan terkait masuknya BUMN Migas tersebut dalam 10 penunggak pajak terbesar.

“Kami sudah sampaikan surat ke Kemenkeu soal masalah tunggakan pajak tersebut,” ujar Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2010).

Hal tersebut dibenarkan Direktur Keuangan Pertamina Ferederick Siahaan. Ia menyatakan surat keberatan tersebut sudah disampaikan minggu lalu.

Ferederick menyatakan surat tersebut diajukan karena perseroan merasa keberatan namanya dimasukan dalam penunggak pajak. Pajak terutang yang ditudingkan ke Pertamina itu sebagian masih diproses di pengadilan pajak, dan juga ada yang di Mahkamah Agung.

“Itukan semua masih masuk dalam kategori sengketa pajak. Nanti kalau sudah diputuskan pengadilan dan kita harus bayar, kita pasti bayar,” kata dia.

If you base what you do on inaccurate information, you might be unpleasantly surprised by the consequences. Make sure you get the whole astaga.com lifestyle on the net story from informed sources.

Sebelumnya, Ferederick juga pernah menyampaikan keberatannya atas dituding sebagai 10 penunggak pajak terbesar seperti yang disebutkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pertamina mengaku justru mempunyai kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 13,5 triliun.

“Tunggakan dan sengketa defisinisinya beda, kita masih sengketa di MA akan bayar kalau ada keputusan tetap. Kelebihan bayar kita sampai 2008 mencapai Rp 13,5 triliun,” tuturnya pekan lalu.

Ferederick mengatakan, tunggakan yang dimaksudkan oleh Ditjen Pajak adalah soal PPN Retensi tahun 2002 dimana saat itu Pertamina belum berstatus sebagai Perseroan Terbuka (PT).

“Saat itu Pertamina masih menjalankan fungsi regulasi seperti BP Migas. Kalau kita bayar, harus kita tagih lagi ke pemerintah. Saat itu kami belum perseroan, jadi statusnya masih nunggu keputusan MA. Besaran nilai sengketa Rp 600 miliar,” jelasnya.

Selain itu, ada sengketa pembayaran pajak lainnya antara Pertamina dengan pihak Ditjen Pajak. Seperti sengketa pembayaran PPh Badan tahun 2003 sampai 2005, Pertamina berpendapat mereka kelebihan bayar pajak, sementara Ditjen Pajak berpendapat Pertamina memiliki kekurangan pembayaran pajak.

“Sekarang sedang proses di pengadilan pajak. Untuk 2005 kita lebih bayarnya Rp 1,9 triliun, sementara Ditjen Pajak mengklaim kita kurang bayar Rp 1,8 triliun. Tahun 2004 kita kelebihan Rp 400 miliar, Ditjen Pajak bilangnya kita kurang Rp 1,1 triliun. Lalu tahun 2003 kita lebih bayar Rp 360 miliar, namun Ditjen Pajak bilang kita kurang bayar Rp 40 miliar,” paparnya.