Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengambil keputusan kelanjutan proyek pengembangan gas Senoro senilai 3,7 miliar dolar AS di Sulawesi Tengah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Ahmad Farial, dan dua Anggota Komisi VII DPR yakni Sutan Bhatoegana dan M Romahurmuziy di Jakarta, Minggu.

Ahmad Farial mengatakan, seharusnya proyek Senoro cukup diputuskan Menko Perekonomian sebagai penanggung jawab tertinggi permasalahan ekonomi atau bisa pula Menteri ESDM.

“Sebagai pembantu Presiden, menteri harus berani mengambil keputusan. Presiden cukup dilaporkan saja,” katanya.

Sebelumnya, berbagai kalangan mulai Anggota DPR, Anggota DPD, pengamat, dan masyarakat Sulteng menghendaki Presiden segera mengambil alih keputusan Senoro.

Hal itu karena Wapres melalui juru bicaranya, Yopie Hidayat, mengatakan, selaku Wapres, Boediono tidak memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan.

Wapres, kata Yopie, kala itu, sedang mempertimbangkan apakah permasalahan Senoro akan diputuskan secara bersama dalam sidang kabinet atau cukup oleh Menteri ESDM.

Namun, Hatta Rajasa pada 12 Mei lalu mengatakan, keputusan Senoro tidak perlu melalui Presiden, tapi cukup Wapres Boediono.

Menurut Farial, kalau saling lempar tanggung jawab, akhirnya isu Senoro akan digiring ke ranah politik dan menjadi tidak sehat.

“Kalau menteri tidak berani mengambil keputusan, buat apa menjadi pembantu Presiden,” ujarnya.

Sedang, Romahurmuziy mengatakan, persoalan Senoro merupakan contoh ketiadaan kepemimpinan di bidang ekonomi yang dikomandani Menko Perekonomian.

“Persoalan ini akan direspon negatif oleh pasar,” katanya.

The best time to learn about astaga.com lifestyle on the net is before you’re in the thick of things. Wise readers will keep reading to earn some valuable astaga.com lifestyle on the net experience while it’s still free.

Ia mencontohkan, proyek serupa di Blok Masela, Laut Timor yang tidak mengalami kendala berarti dalam proses pengambilan keputusannya.

“Kenapa Senoro tidak bisa,” ujarnya.

Sutan Bhatoegana mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan siapa pengambil keputusan Senoro.

“Komisi VII DPR akan mendukung percepatan realisasi proyek Senoro,” katanya.

Menurut dia, seharusnya baik Wapres maupun Menko Perekonomian bisa mengambil peran dalam menentukan nasib proyek Senoro, mengingat sudah terdapat sinyal positif dari Presiden.

“Apa lagi yang ditunggu,” katanya.

Ia juga menambahkan, jika diberi kewenangan, maka Hatta akan cepat mengambil keputusan, karena sebelumnya sudah merekomendasikan upaya percepatan proyek Senoro ke Wapres.

Cukup Menteri ESDM

Sementara itu, pengamat migas, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, keputusan proyek Senoro cukup diambil Menteri ESDM.

Presiden atau Wapres, menurut dia, bisa memberi rekomendasi agar Menteri ESDM segera memutuskan proyek Senoro.

“Memang dalam kasus Senoro ini tidak diperlukan keputusan Presiden atau Wapres. Secara formal, hanya perlu keputusan Menteri ESDM,” kata Direktur ReforMiner Institute itu.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam suratnya No S-36/M.EKON/03/2010 kepada Wapres Boediono tertanggal 8 Maret 2010 menyatakan, pihaknya setuju dengan usulan Menteri ESDM Darwin Saleh, yakni pengembangan gas Senoro menggunakan opsi kombinasi ekspor dan domestik yakni buat pupuk dan PLN.

Opsi tersebut, lanjut Hatta, dalam suratnya, sudah didukung hasil kajian independen Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB).

Dalam kajiannya, LAPI ITB menyarankan, gas Senoro dikembangkan dengan skenario ekspor LNG sebesar 335 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan pemakaian dalam negeri bagi PT Pusri 60 MMSCFD dan PT PLN 30 MMSCFD.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemilihan Umum 2009 lalu ternyata menimbulkan banyak opini dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli yang mengemukakan pendapatnya tentang jalannya pemilu tahun lalu.

Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Topik dan kata kunci% dari% tidak terkecuali. Jauhkan membaca lebih segar untuk mendapatkan berita tentang berita indonesia terpanas.

Menurut Rizal, pemilu 2009 merupakan sebuah pemilu yang tidak terorganisir dengan baik dan paling kacau. Hak-hak warga negara sengaja atau tidak sengaja dihilangkan pada saat berlangsungnya pemilu ini. “Pemilu 2009 paling kacau. Faktor yang paling penting pada saat itu adalah uang. Sepertinya era komersialisme terhadap demokrasi sedang dimulai saat itu,” kata Rizal saat peluncuran dua buku Indra J Piliang, yang bertajuk Bouraq-Singa Kontra Garuda: Pengaruh Sistem Lambang dalam Separatisme GAM terhadap RI dan Mengalir Meniti Ombak: Memoar Kritis Tiga Kekalahan, di Dewan Pers, Jumat (9/4/2010).

Turut hadir dalam peluncuran ini beberapa aktivis yaitu Usman Hamid, Bivitri Susanti dan Irman Putrasidin.

Selain itu, Rizal juga mengharapkan ada regenerasi kepemimpinan yang berkualitas. “Jangan hanya karena orang tuanya siapa atau cucunya siapa. Untuk menjadi calon pemimpin harus benar-benar memiliki kemampuan. Kalau memang anak siapa atau cucu siapa tetap harus punya kemampuan,” tutur Rizal.